TributeNews86.com, Tanjab Barat – Dugaan ketidakterbukaan dalam pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pantai Gading, Kecamatan Bram Itam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, menuai sorotan.
Hal ini mencuat setelah laporan masyarakat diterima oleh tim media ini yang melakukan penelusuran ke lokasi pada Rabu (08/10/2025) pagi.
Lebih parahnya lagi, saat di konfirmasi Marhuz Kepala Desa Pantai Gading lupa berapa besaran anggaran BUMDes Pantai Gading tersebut.
“Kalau untuk BUMDes Pantai Ganding sendiri ialah peternakan Kambing dengan jumlah 20 ekor kambing, dan pada saat pembuatan kandang itu juga menggunakan Dana Desa sedangkan untuk lahan saat ini kita masih menumpang. Kalau untuk Nominalnya saya lupa soalnya kemarin dananya langsung saya serahkan ke Ketua BUMDes Pantai Gading.”Ucapnya Kades Saat dikonfirmasi.
Pembangunan BUMDes Tersebut terletak di RT. 04, Desa Pantai Gading, Kecamatan Bram Itam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Yang mana pada saat proyek BUMDes pembangunan kandang kambing tersebut tidak ada Papan informasi yang berisi informasi tentang nama pekerjaan, sumber anggaran, jadwal pekerjaan, pelaksana pekerjaan, dan lain sebagainya.
Zaini selaku Ketua RT. 04, Desa Pantai Gading membenarkan hal tersebut bahwa pada saat pengerjaan kandang kambing tersebut tidak ada Papan merk terpasang.
“Kalau waktu pengerjaan sampai sekarang memang tidak terpasang papan merk tentang pekerjaan ini, tapi nantik akan kami pasang untuk dokumentasi setelah selamatan atas jadinya kandang kambing ini.”Jelas Zaini selaku Ketua RT. 04 Desa Pantai Gading.
Lebih lanjut Zaini juga mengatakan bahwa untuk lahan kandang kambing ini adalah milik dirinya dan pihak Desa hanya menumpang dengan perjanjian akan di bayar Rp. 1 JT selama satu tahun.
“Kalau lahan memang punya saya sendiri, dan pada saat rapat kemarin pihak Desa berjanji akan membayar penggunaan lahan tersebut sebesar Rp. 1Jt per tahun selama 5 tahun, tetapi tidak ada perjanjian tertulis hanya omongan saja.”jelasnya.
Sampai saat berita ini diterbitkan Ketua BUMDES Pantai Ganding belum dapat di konfirmasi.
Dan berharap pihak terkait seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Tanjab Barat, Inspektorat dan Kejaksaan segera turun tangan memeriksa aliran dana BUMDes dan dana desa Pantai Gading, yang disebut-sebut yang diduga tidak transparan.
(Uus)
