TributeNews86.com, Tanjab Barat – Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M. Ag, menghadiri agenda Entry Meeting Pemeriksaan LKPD Tahun 2025 di Lingkungan Direktorat Jendral Pemeriksaan Keuangan Negara V bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi secara virtual. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Bupati Tanjab Barat, Kamis (02/04/26).
Entry meeting ini merupakan tahap awal dari rangkaian pemeriksaan yang akan dilakukan oleh BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Agenda ini bertujuan untuk menjalin komunikasi awal antara tim pemeriksa dan pemerintah daerah guna menentukan keberhasilan kelancaran pemeriksaan.
Dalam sambutannya, Direktur Jendral Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Widhi Widayat S.E., M.Si. , Ak., CSFA, CA mengatakan kegiatan Entry Meeting ini merupakan bagian dari rangkaian pelaksanaan pemeriksaan semester I tahun 2026.
“Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun kesamaan pengalaman antara BPK dan seluruh pemerintah daerah di wilayah Jawa dan Sumatera khususnya mengenai pelaksanaan pemeriksaan serta dukungan yang diperlukan selama proses berlangsung.” Ucap Widhi.
Lebih lanjut Bupati Anwar Sadat juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk terus bersikap kooperatif dan transparan selama proses pemeriksaan berlangsung.
”Kami menyambut baik kehadiran tim pemeriksa BPK RI. Hal ini merupakan bagian dari upaya kita bersama untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Bupati.
Kegiatan ini juga diikuti oleh sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, termasuk Sekretaris Daerah, Staf Ahli Setda Tanjab Barat, serta jajaran Kepala OPD terkait dengan tetap mengedepankan efisiensi melalui koordinasi digital.
Dengan dimulainya Entry Meeting ini, diharapkan sinergi antara Pemkab Tanjung Jabung Barat dan BPK RI dapat berjalan harmonis demi peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah yang lebih baik.
