TributeNews86.com, Tanjab Barat– Aspirasi ratusan tenaga honorer yang belum terakomodir dalam skema PPPK Paruh Waktu akhirnya sampai ke meja DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Aliansi Honorer Non Database BKN Gagal CPNS resmi menggelar audiensi bersama DPRD, di Ruang Rapat Paripurna, Jum’at (19/9).
Audiensi berlangsung penuh keterbukaan, dengan tujuan utama meminta dukungan DPRD agar 716 tenaga honorer yang belum terakomodir dapat diperjuangkan masuk ke dalam skema PPPK Paruh Waktu, sesuai regulasi terbaru KEPMENPANRB No.16 Tahun 2025.
Turut hadir dalam audiensi tersebut Ketua DPRD Hamdani, S.E., Ketua Komisi I H. Assek, S.E., Wakil Ketua Komisi I Augustinus Siahaan, S.H., serta Anggota Komisi I Yetno.
Selain unsur DPRD, hadir pula jajaran pemerintah daerah, Ir. H. Agus Sanusi, M.Si. Asisten 3 Setda, Saldi, S.H. – Kepala BKPSDM Dedy Krissantana, S.E., Kabid Anggaran BKAD, Agus Sumantri, S.HI, M.H, Kepala Bagian Hukum, Hj. Siti Rahmah Husin, S.H. Kabid PSIK BKPSDM.
Aspirasi Aliansi :
1. Kepastian hukum dan perlindungan agar tetap bekerja sampai ada keputusan final dari pusat.
2. Pengusulan resmi ke jalur PPPK Paruh Waktu tanpa ada honorer yang tertinggal.
3. Komitmen DPRD dan Pemda untuk mengawal langsung proses ini hingga ke pemerintah pusat.
Sebelumnya, Pemerintah Daerah telah mengambil langkah nyata dengan menyerahkan secara manual data 716 tenaga honorer yang belum terakomodir dalam skema PPPK Paruh Waktu kepada Wamen PAN-RB RI, Komjen Pol (Purn) Purwadi Arianto, M.Si., di Kota Jambi pada Kamis (18/9/2025).
Penyerahan tersebut dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Dr. H. Katamso S.A., S.E., M.E.. Langkah ini mendapat apresiasi dari DPRD dan dijadikan dasar untuk memperkuat perjuangan bersama.
Bahkan, Ketua Komisi I H. Assek, S.E. menegaskan siap bila harus ikut mendampingi ke pusat untuk memperjuangkan regulasi tersebut.
“Tenaga honorer ini adalah SDM penting yang sangat dibutuhkan di pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kami siap berdiri bersama memperjuangkan hingga tuntas,” tegasnya.
Pernyataan ini sejalan dengan dukungan penuh dari Sekretaris Daerah, yang sebelumnya juga menegaskan bahwa skema PPPK Paruh Waktu harus diselesaikan tanpa ada satupun honorer yang tersisa.
Dalam hal tersebut DPRD menyambut hangat aspirasi yang disampaikan dan menegaskan siap mengawal perjuangan
ini hingga ke pemerintah pusat. Audiensi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara honorer, Pemda, dan DPRD dengan harapan perjuangan ini berujung pada hasil nyata, kepastian status dan perlindungan kerja bagi tenaga honorer di Tanjung Jabung Barat.
