TributeNews86.com, Tanjab Barat – Alokasi anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanjung Jabung Barat dalam menentukan skala prioritas pembangunan mendapat sorotan dari kalangan legislatif. Pasalnya, berdasarkan pantauan pada situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Pemkab saat ini tengah melaksanakan sejumlah tender proyek infrastruktur jalan, di antaranya Paket Peningkatan Jalan Jalur 2 Merlung dan Peningkatan Jalan Simpang Rambutan–Desa Sungai Ari yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit.
Kebijakan tersebut dinilai kurang tepat dalam melihat kebutuhan yang lebih mendesak dan berpotensi memberikan dampak langsung terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya di sektor pelayanan kesehatan.
Anggota Komisi II DPRD Tanjung Jabung Barat, Endri Avian, mengkritisi kebijakan penganggaran tersebut. Menurutnya, Pemkab seharusnya lebih cermat dalam menerapkan manajemen anggaran dengan mengedepankan skala prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
“Semestinya dari kegiatan yang terlihat di LPSE tersebut, Pemkab bisa mempraktikkan manajemen anggaran yang lebih mengedepankan skala prioritas. Apa yang menjadi prioritas saat ini adalah kelengkapan alat kesehatan yang berada di rumah sakit daerah kita yang hingga kini masih belum memadai,” ujar Endri Avian.
Menurutnya, kelengkapan alat kesehatan (alkes) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) bukan hanya berkaitan dengan peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, tetapi juga merupakan investasi strategis yang dapat memberikan kontribusi besar terhadap PAD.
Endri menjelaskan bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Barat dikelilingi oleh sejumlah perusahaan besar yang memiliki ribuan karyawan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, perusahaan-perusahaan tersebut diwajibkan melaksanakan Medical Check Up (MCU) secara berkala bagi para pekerjanya.
Namun, keterbatasan fasilitas dan alat kesehatan di RSUD membuat peluang tersebut belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah.
“Kalau seandainya alat kesehatan di rumah sakit kita sudah lengkap, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Tanjab Barat bisa diarahkan untuk melakukan MCU di rumah sakit daerah kita sendiri. Tujuannya jelas, yakni meningkatkan PAD daerah,” tegasnya.
Ia menyayangkan kondisi saat ini yang menyebabkan potensi pendapatan tersebut justru mengalir ke luar daerah karena perusahaan lebih memilih melakukan pemeriksaan kesehatan karyawannya di rumah sakit yang memiliki fasilitas lebih lengkap.
“Karena fasilitas kita belum memadai, akhirnya perusahaan-perusahaan tersebut memilih melakukan pemeriksaan kesehatan atau MCU ke rumah sakit di luar daerah. Ini merupakan potensi PAD yang seharusnya bisa dinikmati daerah, namun justru menguap begitu saja,” pungkasnya.
Endri berharap Pemkab Tanjung Jabung Barat dapat melakukan evaluasi terhadap kebijakan penganggaran yang ada, sehingga pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada proyek fisik semata, tetapi juga memperhatikan sektor kesehatan yang memiliki dampak langsung terhadap pelayanan masyarakat sekaligus peningkatan pendapatan daerah.
